By
TANJUNGPINANG- Forum Solidaritas Pejuang R3 PPPK Pemko Tanjungpinang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Senin (06/01/2025).
Tujuan kedatangan mereka ingin mempertanyakan nasib honorer PPPK yang tidak lolos seleksi.
Selain itu meminta anggota DPRD mendesak pemerintah untuk memberi kejelasan terkait PPPK penuh waktu yang belum jelas teknisnya.
“Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini kami berharap ada solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Zulbahri Koordinator Forum Solidaritas Pejuang R3 PPPK Pemko Tanjungpinang.
Menurutnya, kuota yang diberikan Pemko Tanjungpinang pada seleksi PPPK 2024 sangatlah sedikit dan tak sebanding dengan jumlah keseluruhan honorer yang ada.
Bahkan mereka menyoroti pegawai PPPK yang lulus di dominasi oleh honorer yang baru beberapa tahun mengabdi.
“Sementara jumlah kami ini ada sekitar 1.300 honorer, tapi kuota yang dibuka hanya 567 orang saja,” ungkapnya.
“Harusnya kami kami inilah yang di prioritaskan, sesuai tahun pengabdian,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menambahkan akan menyurati Presiden, Menteri serta DPR terkait tuntutan para honorer.
“Kami sudah membuat langkah langkah dan menampung tuntutan mereka, salah satunya meminta pemerintah agar seluruh honorer yang terdata di database kementerian untuk dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tambahnya.
Hasil RDP tersebut masih akan berlanjut hingga besok dengan mendatangkan BPKSDM Kota Tanjungpinang. (Redaksi)
