By
KUTAI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kutai, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Sebelum arahan, Pj Gubernur Sultra bersama 35 gubernur, 98 walikota, dan 416 bupati se-Indonesia melihat Embung dan Sumbu Kebangsaan dipandu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga selaku Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono.
Setelah tour area terhadap fasilitas yang terdapat di IKN, rombongan Kepala Daerah selanjutnya ke Istana Garuda IKN untuk menerima arahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan jumlah kepala daerah yang hadir di IKN berjumlah 517 orang, baik penjabat maupun definitif.
“Jumlah penjabat yang hadir yakni 36 gubernur, 98 walikota, dan 416 bupati,” ungkapnya.
Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia punya kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan dan desainnya. Istana negara di IKN ini juga merupakan hasil karya anak bangsa. Berbeda dengan Istana di Jakarta dan Bogor yang merupakan peninggalan kolonial.
“Ini karya anak bangsa Indonesia,” jelasnya.
Presiden kemudian mengungkapkan bahwa IKN dibangun bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai contoh kota masa depan yang dirancang dengan konsep forest city kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca.
Selain itu, Presiden pun mengajak para Kepala Daerah untuk meniru dan menerapkan konsep pembangunan kota yang berorientasi pada masa depan di daerah masing-masing.
“Saya kira di semua provinsi, kabupaten, dan kota bisa merencanakan, mengonsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa,” ujarnya.
Presiden mengatakan IKN merupakan smart city yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitasnya. “Ke depan kita juga akan pergunakan pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan APBDnya. Presiden Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31 persen, sementara di tingkat provinsi sebesar 41 persen.
“Uang beredar di daerah Bapak Ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah artinya daya beli juga tidak kuat. Segera keluarkan,” tegasnya.
Presiden Jokowi menekankan bahwa makin cepat realisasi APBD, makin baik dampaknya terhadap perputaran uang dan daya beli masyarakat.
Dalam momen itu ia juga memberi arahan agar kebijakan pemerintah daerah linier dengan pemerintah pusat. “Gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus betul-betul paham skala prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat,” tegas Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan urusan anggaran dan keamanan terkait Pilkada serentak.
“Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.
“Setelah ini saya akan kembali ke Sultra untuk segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Saya akan berkoordinasi dengan Penyelenggara, Pengawas Pemilu serta jajaran TNI Polri untuk memitigasi berbagai potensi kerawanan Pilkada yang ada,” kata Andap.
Andap mengaku kagum IKN yang tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai langkah visioner yang mengubah wajah bangsa untuk generasi mendatang.
“IKN bukan hanya simbol komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merubah mindset dan pola kerja kita,” ujar Andap.
Andap juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sultra beserta 2.749.010 masyarakat di jazirah Sultra mendukung konsep keberlanjutan pembangunan IKN yang diusung pemerintah.
SIG
