Kapolda Kepri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja 2024

Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyematkan tanda kepada personel yang akan melakukan Operasi Mantap Praja mengamankan Pilkada 2024, Senin (26/8/2024). Foto: Newsbatam.com

BATAM – Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah memimpin upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja 2024 di alun-alun Engku Putri Batam Center, Senin (26/8/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di wilayah Kepulauan Riau berjalan aman, lancar dan kondusif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri Forkopimda Provinsi Kepri dan Batam. Pada sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah menyampaikan bahwa Operasi Mantap Praja Selingi 2024 adalah operasi Kepolisian mandiri kewilayahan yang merupakan jenis operasi pemeliharaan keamanan.

“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum dengan melibatkan unsur TNI serta stakeholder terkait lainnya,” katanya.

Operasi ini akan dilaksanakan selama 112 hari, mulai dari tanggal 27 Agustus 2024 hingga 16 Desember 2024. Sebanyak 11.853 personel akan terlibat, terdiri dari 4.525 personel Polri (termasuk 3.901 personel pengamanan TPS dan 624 personel cadangan), 678 personel TNI, dan 6.650 personel Linmas.

“Semua personel ini akan disebar di 3.325 TPS yang ada di wilayah Provinsi Kepri,” jelasnya.

Pada kesempatan ini dia juga menekankan kepada seluruh personel agar secara komprehensif memperkokoh sinergi dengan penyelenggara Pilkada. Baik itu TNI, masyarakat, dan mitra keamanan lainnya dalam rangka mendukung suksesnya Pilkada Serentak 2024.

“Tetap menjaga netralitas, tanpa berpihak kepada kelompok tertentu, dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian selama tahapan Pilkada Serentak 2024,” tegasnya.

Dia meminta agar tugas dan tanggung jawab pengamanan Pilkada ini sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan sebagai abdi negara. Kapolda juga menjelaskan tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan seluruh personel dan peralatan yang akan digunakan dalam operasi tersebut.

“Apel ini tidak hanya menjadi ajang pengecekan kesiapan operasional, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara satuan tugas dan instansi terkait guna memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di provinsi Kepri,” ucapnya.

Persiapan untuk melaksanakan pemilu daerah setempat pada 2024 sudah dimulai sejak 22 Agustus ini. Persiapan personil juga telah dilakukan, dengan lebih dari 6.000 personil, di mana lebih dari 3.000 di antaranya siap untuk mengamankan TPS.

“Pengamanan ini juga didukung oleh 678 personil dari TNI dan berbagai stakeholder lainnya, termasuk pemadam kebakaran, pihak keamanan, dan lain-lain yang mungkin diperlukan dalam situasi darurat saat operasi berlangsung,” paparnya.

Seluruh personel ini akan disebar di 3.325 TPS di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan asumsi, setiap TPS akan dijaga oleh antara 3 hingga 4 personel pengamanan.

“Mengingat Provinsi Kepulauan Riau lebih didominasi oleh wilayah laut daripada darat, tentu transportasi laut akan banyak digunakan. Jika terjadi situasi darurat di laut, kita akan memanfaatkan sarana yang ada, termasuk milik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, serta bantuan dari TNI Angkatan Laut,” jelasnya.

Kemudian, terkait perilaku masyarakat, dia mengatakan kita tidak bisa memvonis suatu tindakan sebagai hal besar. Perilaku adalah bagian dari kehidupan dan terkadang ada hal-hal yang tidak mudah dinilai secara mendasar.

“Namun, selama pemilu ini Saya melihat masyarakat semakin dewasa dalam menghadapi hari pemilihan suara. Kami juga terus memantau perkembangan di media sosial yang berpotensi menimbulkan kebencian,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa Tim dari Polda Kepri juga berpatroli di dunia maya untuk dapat mengontrol dan memberikan masukan tentang cara berkomunikasi yang aman. Selama tidak ada potensi menimbulkan keributan di tengah masyarakat, dia merasa tidak ada masalah.

“Namun, kita harus tetap waspada terhadap berita hoaks dan kampanye hitam, karena hal itu bukan ciri khas orang Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan personel oleh Kapolda Kepri yang didampingi Forkopimda Tingkat Provinsi Kepri.

SIG