
Foto : Istimewa
TANJUNGPINANG- Sosialisasikan SE No.38 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran PMK, Dalam rangka upaya antisipasi akan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Kepulauan Riau.
Karantina Kepulauan Riau (Kepri) gelar Ngosip (Ngobrol Seputar Informasi Perkarantinaan) Sosialisasi Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia No. 38 Tahun 2025 serta Mitigasi Risiko Penyebaran Penyakit PMK bertempat di aula rapat Kantor Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Selasa (21/01/2025).
Ngosip ini dilaksanakan sebagai gerak cepat Karantina Kepri atas Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia No. 38 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mana penyebaran PMK beresiko terdampak di wilayah Kepulauan Riau.
“Melalui forum ini tentunya Karantina Kepri bersama entitas yang ada di wilayah Kepri dapat bersinergi, berkolaborasi melindungi Kepri dari penyebaran PMK yang semakin meluas. Dengan tindakan karantina yang tepat sesuai SOP Badan Karantina Indonesia (Barantin), dengan menerapkan sistem biosecurity, biosafety, biodefense dan biodiversity serta traceability Karantina Kepri optimis dapat mengendalikan penyebaran PMK dan Kembali menghijaukan zona bebas PMK untuk seluruh wilayah Kepri,” ujar Herwintarti dalam sambutannya
Ana Dela, Ketua PDHI Cabang Kepri dan Honismandri, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov Kepri hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi akan pengenalan, pencegahan dan pengendalian PMK serta informasi terkini tentang penyabaran PMK di wilayah Kepri.
Dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang gencar Karantina Kepri bersama stakeholder berpartisipasi dalam pengetatan pengawasan akan lalu lintas HRP (hewan rentan PMK) yang masuk ke wilayah Kepri sebagai zona kuning. Melalui vaksinasi didaerah asal atau hasil uji laboratorium negatif PMK serta dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal dan dilaporkan di tempat pemasukan diharapkan dapat menekan penyebaran PMK khususnya di wilayah Kepri. (Redaksi)