By
SULAWESI – Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima total alokasi anggaran mencapai Rp19,402 triliun yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Penyerahan Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan DIPA dan TKD sekaligus Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 yang dilakukan secara digital itu berlangsung di Jakarta.
Pada acara yang berlangsung di Istana Negara, Selasa (10/12/2024) ini dihadiri Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.
Dalam acara ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk 17 kabupaten/ kota se-Sultra menerima alokasi dana TKD 2025 sebesar Rp19.402.360.050.000.
Andap dalam keterangannya Rabu (11/12/2024), mengatakan, alokasi TKD terbagi 6 jenis yakni Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Desa, serta insentif fiskal
Rinciannya, alokasi DBH untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 kabupaten/ kota se-Sultra sebesar Rp2.410.010.546.000.
Selain pelaksanaan kewenangan desentralisasi, penggunaan DBH juga fokus untuk mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
Termasuk pula beberapa alokasi DBH yang sudah ditentukan (earmarked) di Provinsi Sultra.
Alokasi anggaran DAU 2025 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan 17 kabupaten/ kota se-Sultra sebesar Rp10.748.451.502.000.
Penggunaan Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
Alokasi DAU ini telah memperhitungkan rencana kebutuhan pembayaran gaji.
Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang diangkat pada tahun 2024
Sedangkan, alokasi DAK Fisik tahun 2025 untuk Sulawesi Tenggara dan 17 kabupaten/kota se-Sultra sebesar Rp1.944.666.588.000.
Dukungan Dana Alokasi Khusus fisik ini diperuntukan untuk penyediaan sarana-prasarana fisik layanan dasar.
Meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Alokasi anggaran DAK Non-Fisik 2025 bagi Sulawesi Tenggara serta 17 kabupaten/ kota se-Sultra sebesar Rp2.801.041.571.000.
Dana Alokasi Khusus Non-Fisik ini digunakan untuk pendanaan operasional layanan publik.
Terutama bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, sentra industri, dan koperasi UMK.
Sementara, alokasi anggaran Dana Desa tahun 2025 di Sulawesi Tenggara sebesar Rp1.446.850.735.000.
Dana desa tersebut hanya diberikan kepada 15 kabupaten yang ada di Provinsi Sultra minus Kota Kendari dan Baubau.
Penggunaan Dana Desa tak hanya diarahkan untuk mendorong peningkatan kemampuan kemandirian desa dan kualitas tata kelola dana desa.
Tetapi juga diarahkan untuk fokus kepada upaya penanganan kemiskinan absolut, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Penyediaan layanan dasar kesehatan dan stunting, program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, serta implementasi desa digital.
Terakhir, alokasi TKD berupa Insentif Fiskal dialokasikan sebesar Rp51.339.008.000 yang pada tahun ini hanya diberikan kepada 7 kabupaten/ kota se-Sulawesi Tenggara
Menurut Andap, insentif diberikan pemerintah pusat kepada daerah atas penilaian kinerja pemerintah daerah (pemda) tahun sebelumnya.
Baik berupa Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu.
Serta kinerja tahun berjalan seperti penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan absolut di daerahnya.
Secara umum, kata Andap, alokasi dana TKD diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien.
Sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Untuk mencapainya, kebijakan yang akan ditempuh melalui langkah-langkah berupa sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah,” katanya.
Menciptakan kegiatan ekonomi baru (growth, wellbeing, konvergensi) dan melakukan langkah perbaikan kualitas belanja APBD Sultra.
Selain itu, penguatan local taxing power atau pajak daerah serta pengembangan pembiayaan inovatif.
Andap Budhi Revianto menambahkan penyerahan DIPA dan TKD 2025 menjadi momentum penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
“Dana yang diterima ini merupakan amanah yang harus kita kelola dengan baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
Pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang diterima akan digunakan seefektif mungkin dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Agar Sulawesi Tenggara semakin maju, modern dan sejahtera,” ujar Pj Gubernur Sultra.
“Kami siap melaksanakan instruksi Presiden untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat,” katanya.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan alokasi anggaran ini,” jelas Andap menambahkan dalam keterangannya.
Sumber Tribun
